-->
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Highlights

Kalender Tanam
Lapor.go.id
pui-balittri
TV-TANI
WBS
Sigap UPG
Saber Pungli
SKM
PPID
WBK
perpus_digital
satu-layanan
Ejurnal
Pakar Kopi

Kalender Kegiatan

Video

Social Media

Download

Online

Terdapat 66 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 1290296
Forum Koordinasi Pengelolaan Tukin Lingkup Kementerian Pertanian PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Handi Supriadi   
Selasa, 08 Oktober 2019 07:30

Forum Koordinasi Pengelolaan Tukin dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis, tanggal 2 – 3 Oktober 2019 di Hotel Savana Malang. Peserta yang hadir pada Forum tersebut sebanyak 150 orang  yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang ada di Pulau Jawa. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) menugaskan Ir. Handi Supriadi (Keuangan) dan Diah Ayu Rahwati, SIP, M.M untuk hadir dalam Forum tersebut.

Acara dimulai dengan penyampai Laporan Panitia oleh Kepala Bagian Administrasi, Biro Keungan dan Perlengkapan Kementan selanjutnya  dilanjutkan dengan Sambutan Selamat Datang dan Pembukaan dilakukan oleh kepala BPTP Jawa Timur : Dr. Chendy Tafakresnanto. Sebagai acara inti adalah pemaparan makalah oleh narasumber yang berasal  dari : 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2. Pusat Data dan Sistem  Informasi  Pertanian (PUSDATIN), 3. Biro Keuangan dan Perlengkapan dan 4.  Inspektorat Jenderal Kementan.

Sehubungan dengan pemberian tunjangan kinerja, Biro Organisasi dan Kepegawaian memberikan  beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh setiap pegawai di lingkup Kementan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada seluruh pejabat penilai dilingkupnya agar lebih memperhatikan proses penilaian SKP, pastikan aktivitas harian pegawai diisi lengkap dan telisik antara output SKP bulananya dengan output SKP yg direncanakan.

2. Intruksikan agar setiap pegawai dapat mengisi aktivitas harian setiap hari dengan baik dan benar. Mohon agar tidak serta merta copas tabel excel ke dalam aplikasi ekinerja.

3. Sumber daya server ekinerja tahun ini sangat terbatas sehingga agar setiap pegawai menghindari pengisian aktivitas harian yang menumpuk di akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Hal tersebut membuat durasi penggunaan memory server menjadi lebih boros.

4. Arahkan output kinerja pegawai menjadi sebuah evidence dokumen dan diarsipkan dengan baik.

5. Bagi pegawai yang melakukan cuti sakit tipe 5 atau 6 selama 1 bulan penuh atau Cuti Alasan Penting 1 bulan atau Cuti Besar. SKP bulan terkait agar dihapus agar pegawai tsb tidak mendapatkan tunkin dari porsi capaian kinerja.

6. Jika ada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan agar menjadi pertimbangan dalam pengurangan penilaian kinerja bulan terkait.

7. Bila tidak menyusun SKP, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

8. Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d 50%.

9. Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian sasaran kerja  pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%.

Narasumber dari Biro Keungan dan Perlengkapan memaparkan beberapa permasalahan pengelolaan Tukin sebagai berikut:

1. Masih ada Satker UPT yang belum menyusun dan mengarsipkan Pertanggungjawaban (SPJ) TUKIN.

2. Masih ada kesalahan perhitungan TUKIN yang disampaikan ke Biro KP, sehingga perlu usulan penambahan pembayaran lagi atau perlu disetor ke kas negara.

3. Perubahan data pegawai (sesuai BAR) belum didukung dengan melampirkan SK/surat keterangan (misal : SK pensiun, SK mutasi, surat keterangan meninggal dll).

4. Adanya kesalahan grade pegawai yang diajukan, karena tidak/belum menyesuaikan dengan SK pegawai yang baru.

5. Adanya kesalahan perhitungan absensi, karena masih dilakukan perhitungan absensi secara manual (satker UPT di daerah).

6. Satker belum melampirkan rekapitulasi data pengenaan sanksi sesuai Permentan 17 Tahun 2019 dan data capaian kinerja pegawai, sehingga perhitungan pembayaran TUKIN tidak dapat diverifikasi dan mengakibatkan adanya potensi lebih bayar (pengembalian).

7. Masih sering terjadi penolakan oleh KPPN, karena adanya perubahan data Suplier yang disebabkan Satker menambah/mengurangi pegawai yang mutasi atau pensiun tanpa berkoordinasi dengan Eselon I terkait ataupun dengan Biro KP.

Narasumber dari PUSDATIN mengingatkan kembali pentingnya penggunaan SIM Kehadiran pada setiap UPT, Kementan. SIM Kehadiran bertujuan untuk :

1.         Memantau kehadiran pegawai dengan menggunakan data dari mesin kehadiran elektronik (Finger Print)

2.         Data digunakan sebagai bahan penghitungan Tunjangan Kinerja pegawai

3.         Dengan sistem elektronik ini penghitungan faktor pengurang Tunjangan Kinerja menjadi lebih akurat

4.         Besarnya nilai pengurang Tunjangan Kinerja dapat diproses dengan cepat dan rekapitulasinya bisa segera diperoleh.

Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementan menyampaikan beberapa hasil temuan di beberapa UPT lingkup Kementan sebagai berikut:

a. Perpindahan kantor antar unit kerja

Pembayaran gaji dan administrasi kepegawaian pegawai tersebut  masih di kantor lama.

Pembayaran tukin di kantor baru.

b. Perubahan pemangku jabatan

Lintas jabatan (struktural ke Jabatan Fungsional).

Pemberhentian dari jabatan fungsional : Tukin dibayar per TMT SK pemberhentian dalam jabatan

Pegawai dengan jabatan fungsional yang belum diangkat kembali dalam jabatan sesuai  jenjangnya diberi kelas jabatan 7

c. Cuti

Data cuti tidak di update/diubah

Pegawai tidak  dipotong Tukinnya padahal ditugaskan pimpinan untukmasuk kantor

d. Pembebasan sementara jabatan fungsional sudah tidak ada lagi

Tidak memenuhi persyaratan pendidikan (Widyaswara).

Tidak memenuhi angka kredit

e. Jabatan fungsional  tidak memenuhi angka kredit namun tidak diterbitkan SK Pembebasan sementara/SK Pemberhentian Jabatan Fungsional

f. Pengisian daftar hadir manual Tidak Dibuat saat Perangkat dan sistem daftar hadir elektronil rusak/tidak berfungsi.

g. Irjen Kementan menyarankan agar pejabat structural tidak menjadi penanggungjawab RPTP

h. Perlu dibuat peraturan baku tentang  pegawai yang  tidak berada ditempat kerja pada waktu jam kerja

 

Artikel terkait