Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
pui-balittri
SKM
perpus_digital
WBS
PPID
Saber Pungli
Kalender Tanam
Lapor.go.id
TV-TANI
Sigap UPG
WBK
Ejurnal
Pakar Kopi
satu-layanan

Kalender Kegiatan

Video

Social Media

Download

Online

Terdapat 21 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 1419452
Pacu Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Balittri hadiri Public Hearing PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Susilawati   
Kamis, 12 Maret 2020 07:30

Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) menggelar Public Hearing tentang Standar Pelayanan Publik pada Jum’at (6/03) kemarin di ruang rapat BBSDLP. Acara ini diselenggarakan untuk meminta masukan dan mendengarkan arahan kepada sejumlah Stakeholder terkait Standar Pelayanan Publik yang ada di BBSDLP. Kepala BBSDLP, Dr. Husnain, M.Sc menyatakan bahwa public hearing ini dijadikan sebagai momentum mendengarkan serta mengetahui bagaimana tingkat pemahaman, respon hingga ekspektasi publik terhadap kebijakan yang berlaku selama ini. Menurutnya, Public Hearing ini merupakan upaya agar SOP dan Pelayanan Publik yang ada di BBSDLP dapat berjalan dengan maksimal. “Tupoksi dari BBSDLP adalah melaksanakan identifikasi dan karakterisasi sumber daya lahan pertanian, mulai dari penyediaan informasi data seperti peta spasial berbagai komoditas, citra satelit dan analisisnya, sehingga banyak stakeholder yang berhubungan” Sambungnya. Stakeholder yang hadir pada public hearing ini merupakan pengguna jasa diantaranya dari perwakilan Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Bogor, beberapa Universitas di Bogor seperti IPB, Univeritas Djuanda, Universitas Nusa Bangsa, dan Polbangtan Bogor, Kepala BPP kota Bogor, serta organisasi seperti ICRAF, dan GAPKI serta perwakilan dari UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian RI.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyampaikan semakin banyak pelayanan publik, maka semakin sering pengaduan mengenai pelanggaran administrasi. “karena akan banyak bersentuhan dengan publik”, lanjutnya. Ia pun menekankan apabila menemukan penyimpangan atau maladministrasi terhadap semua pelayanan yang ada di BBSDLP ini silahkan melaporkan ke Lembaga Pengawas yang ada di Kementrian Pertanian terlebih daulu. Namun, Apabila kemudian tidak ada respon dari pihak pengawas di Kementerian terkait, maka silahkan melaporkan ke Ombudsman sebagi Lembaga pengawas Publik.

Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Publik mempunyai tugas menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) juga terus berupaya untuk meningkatkatkan pelayanan publik kepada para pengguna jasa. Berbagai layanan yang dimiliki seperti pelaksanaan bimbingan teknis, magang dan PKL, serta layanan laboratorium seperti uji sample dll. Selain itu, untuk menjaga konsistensi pelayanan public di Balittri juga melakukan monitoring salah satunya melalui penyampaian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Lewat IKM ini dapat dilihat seberapa baik layanan yang diberikan kepada masyarakat/ stakeholder.

Acara public hearing ini juga dilanjutkan dengan diskusi bersama stakeholder diantaranya mengenai akses untuk mengikuti bimtek mengenai pembuatan peta lahan pertanian serta pelayanan terkait magang bagi akademisi ingin melaksanakan magang atau PKL di BBSDLP.  Acara diakhiri dengan penandatangan Berita acara kesepakatan antara BBSDLP dengan berbagai stakeholder sebagai wujud komitmen BBSDLP untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal.

 

Artikel terkait