-->
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Highlights

Kalender Tanam
Saber Pungli
satu-layanan
WBS
Sigap UPG
Lapor.go.id
PPID
SKM
perpus_digital
WBK
Ejurnal
TV-TANI

Kalender Kegiatan

Social Media

Video

Download

Online

Terdapat 18 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 872771
FGD Draft Permentan Tentang Kerjasama Litbang dan Diklat PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Bariot Hafif   
Rabu, 26 Oktober 2016 16:03

Pada tanggal 25 Oktober 2016, bertempat di ruang rapat Badan Litbang Pertanian telah dilakukan FGD terkait Draft Permentan tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan. FGD dibuka oleh Kapus Pelatihan Pertanian Badan SDM, Dr. Widi Harjono dan sidang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Badan Litbang Pertanian, Ir. Wachid B Gunawan, M.Si. Sebagai Narasumber yakni Direktorat PNBP Dirjen Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Ditjen Perbendaharaan dan Itjen Kementan.  Peserta yang hadir adalah Kabid Ksphp Pusat dan Balai Besar beserta Kasubid Kerjasama dan Kasi Jaslit Balai Penelitian, Lingkup Badan Litbang Pertanian dan pejabat pada tingkatan yang sama dari Badan SDMP.

Hasil utama dari FGD yaitu 1). Anggran kerjasama yang diterima oleh Satker 100 % disetor ke Kas Negara dan tidak boleh digunakan langsung sesuai pasal 1 PP nomor 35 tahun 2016; bahwa PNBP senilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. 2). Rekening penampungan sementara tidak diperkenankan untuk menampung dana kerjasama. 3). Untuk kerjasama yang berbentuk penyerahan atau transfer barang dapat mengikuti peraturan pengelolaan BMN. 4). Dana kerjasama tidak diperkenankan dikelola secara langsung oleh Satker, karena semua dana yang masuk ke Satker merupakan PNBP dan harus disetor ke Kas Negara. 5). Dalam hal kerjasama yang dilakukan secara swakelola, Satker tidak boleh mengelola anggaran kerjasama.

Selain hasil utama tersebut beberapa poin penting yang terungkap dalam FGD antara lain; 1). Nilai PNBP yang akan disetor ke Kas Negara sebaiknya dicantumkan secara jelas dalam lembaran kerjasama, misalnya dalam kontrak penyewaan gedung/Aula ke pihak ke tiga. 2). Sebaiknya PNBP tidak ditarifkan ke Institusi dengan sumber anggaran dari DIPA yang sama yaitu APBN (rupiah murni). 3).  Terkait Diklat dan Bimtek, agar dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan Institusi diluar itu hanya sebagai penyedia Expertise.(Bariot Hafif)

 

Artikel terkait