-->
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Highlights

WBS
WBK
Lapor.go.id
perpus_digital
PPID
Sigap UPG
satu-layanan
Ejurnal
Kalender Tanam
SKM
TV-TANI
Saber Pungli

Kalender Kegiatan

Social Media

Video

Download

Online

Terdapat 11 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 900914
Rapat Pemetaan Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Widi Amaria   
Rabu, 18 Januari 2017 20:10

Pada tanggal 16-17 Januari 2017, di Gedung A Kementerian Pertanian dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Pemetaan Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian. Peserta yang hadir adalah perwakilan bidang kerja sama dan hukum dari eselon I, II, dan III. Kabag Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik, Setjend Kementan menyampaikan agar setiap satker dapat berkoordinasi secara baik dan lebih memperhatikan bidang kerja sama mulai dari penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), serta selalu menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dari hasil pemantauan evaluasi (monev).

Kabiro Hukum dan Informasi Publik menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan pemantauan evaluasi MoU dan PKS secara berkala untuk: (1) mengetahui efektivitas pelaksanaan MoU dan PKS, (2) mewujudkan perancangan MoU dan PKS yang baik (substansial, format, dan prosedural), (3) mewujudkan manajemen produksi MoU dan PKS yang lebih baik (tujuan, manfaat, dan dampak pelaksanaan dari adanya MoU dan PKS).

 

Lebih lanjut dijelaskan tentang pengertian dan teknik penyusunan MoU dan PKS, hukum PKS, serta analisis dan evaluasi. Setiap penyusunan naskah perjanjian kerja sama harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No 05/Permentan/OT.140/1/2014.  Hasil evaluasi terhadap MoU dan PKS, bernilai positif jika dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat sehingga masih perlu dipertahankan. Sebaliknya, jika bernilai negatif perlu dilakukan upaya perbaikan untuk dapat mengakomodir dinamika kehidupan masyarakat. Kabiro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) menambahkan bahwa Biro KLN berperan dalam memfasilitasi dan mengkoordinir dalam rangka negosiasi/diplomasi antara unit teknis lingkup Kementan dengan mitra kerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Acara diakhiri dengan koordinasi pemetaan kesepakatan kerja sama bidang pertanian, setiap perwakilan eselon I lingkup Kementan menyampaikan kegiatan kerja sama yang sedang berjalan, kendala, capaian, serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan.