-->
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Highlights

TV-TANI
Saber Pungli
WBS
WBK
Lapor.go.id
PPID
satu-layanan
perpus_digital
Sigap UPG
Ejurnal
Kalender Tanam
SKM

Kalender Kegiatan

Social Media

Video

Download

Online

Terdapat 23 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 896062
Workshop (Sarasehan VII) Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) Balitbangtan PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Handi Supriadi   
Kamis, 17 Mei 2018 07:54


Workshop (Sarasehan VII) FKPR Balitbangtan dengan tema : “Peningkatan Peran Profesor Riset Dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian Masa Depan Yang Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Bogor tanggal 8-9 Mei 2018, dibuka langsung oleh Kepala Badan Litbang Pertanian. Workshop yang diikuti oleh seluruh profesor riset (PR) yang masih aktif, PR yang sudah purna tugas dan Peneliti Utama (PU) yang bertujuan untuk menjalin komunikasi diantara PR/PU, membahas isu-isu aktual tentang pembangunan pertanian dan menjaring pemikiran para PR/PU dalam mendukung program strategis Kementan baik yang dituangkan dalam policy brief (PB), maupun buku dan publikasi lainnya. Secara khusus, workshop juga membahas masukan awal untuk RPJMN Pertanian 2020-2024,  berbagai pemikiran tentang peranan Forum Nasional Profesor Riset (FNPR), RUUSISNAS-IPTEK 2018, dan analisis tentang beban tugas PR dan strategi dalam menyikapi iplementasi PP No.11/2017, dll.

Kepala Balitbangtan dalam arahannya menekankan beberapa hal penting, antara lain: (i) capaian-capaian pembangunan pertanian (padi dan jagung surplus, bawang merah tidak impor lagi, dll) tidak terlepas dari dukungan inovasi dan pengawalan Balitbangtan, (ii) tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan secara optimal keragaman sumberdaya pertanian termasuk iklim agar mampu  memproduksi tanaman sepanjang tahun, tidak hanya untuk  meredam gejolak harga tetapi juga meningkatkan daya saing komoditas, (iii) pangan sebagai sumber karbohidrat masih tergantung pada padi, perlu pemikiran bagaimana menghasilkan inovasi untuk memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering secara optimal, diimbangi dengan pengembangan pangan non beras sebagai pangan masa depan, (iv) para PR dan PU harus mampu mengkreasi masukan dalam mereorientasi arah penelitian ke depan agar lebih fokus, frame waktu yang lebih pendek, efisien dan efektif, (v) PR dan PU juga harus ikut mewarnai arah kebijakan dalam pengembangaan inovasi untuk mendorong peningkatan produksi, pemikiran baru untuk isu-isu nasional dan kebijakan pembangunan pertanian.

Untuk menyikapi pelaksanaan PP 11/2017 juga diperlukan langkah-langkah konkrit dan taktis baik secara individual peneliti dan institusi. Peneliti perlu merubah attitude atau pola pikir  dan etos/pola kerja litbang, harus mampukerja keras, cedas, kreatif dan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Sangat diharapkan PR dan PU harus bisa memenuhi standar kompetensinya, PR dan PU sangat penting dan strategis dalam membina para pejabat fungsional dibawahnya, terutama dalam menyikapi pelaksanaan PP 11/2017.Pemikiran presenter dan pembahas serta hasil diskusi terkait penyikapan terhadap PP 11/2017 perlu segera ditindaklanjuti untuk bisa diperkaya dan dirumuskan sebagai masukan FKPR bagi Balitbangtan.

Visi pembangunan pertanian 2020-2024 adalah mewujudkan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Strategi transformasi pertanian meliputi : (i) transformasi usahatani, (ii) integrasi pertanian dan pedesaan, (iii) integrasi pertanian-ekonomi makro, dan (iv) ketiganya berbasis sistem pertanian bioindustri.

Mengintegrasikan kelembagaan ristek ke dalam satu Badan yaitu Badan Riset Ilmu Pengetahuan Nasional (BRIPN) yang dikendalikan oleh Dewan Kebijakan-Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (DK-IPTEKIN).  Tiga  paradigma diperbaharui dalam RUU SISNAS-IPTEK : (i) orientasi jauh ke depan (pembangunan berbasis inovasi nasional), (ii) kelembagaan pengendali tertinggi riset nasional, dan (iii) sinergitas implementasi kebijakan (dikoordinir oleh BRIPN sebagai Holding Research Institution masa depan). Sejumlah fraksi DPR telah menyetujui usulan tersebut. Telah diusulkan pula ke Meneg PPN/Bappenas agar kelembagaan DK-IPTEKIN (sebagai regulator) dan BRIPN (sebagai operator) dibentuk dalam 1 paket Perpres. Pada workshop ini dibahas 40 policy brief (PB) berbagai topik/isu yang disiapkan oleh PR dan PU Balitbangtan.

 

Artikel terkait