-->
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Highlights

perpus_digital
WBK
WBS
Sigap UPG
Ejurnal
TV-TANI
Kalender Tanam
Lapor.go.id
PPID
SKM
Saber Pungli
satu-layanan

Kalender Kegiatan

Social Media

Video

Download

Online

Terdapat 29 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 844301
Validasi Data Sim ASN dan Penyempurnaan Data SAPK UK/UPT Lingkup Balitbangtan Tahun 2018 PDF Cetak E-mail
Artikel
Oleh Jajat Sudrajat   
Jumat, 10 Agustus 2018 07:45

Dalam rangka Validasi Data SIM ASN Balitbangtan dan peyempurnaan data SAPK, telah dilaksanakan kegiatan tersebut mulai tanggal 24 s/d 27 Juli 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peserta acara terdiri dari unsur pejabat/pengelola Kepegawaian lingkup Badan Litbangtan dan juga dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian sebagai Nara Sumber.

SIM ASN dan SAPK sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan manajemen kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengambilan kebijakan Pimpinan serta pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil (ASN), sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut sarana prasarana, pengelola (operator) dan peran serta pegawai dalam rangka updating profile ASN/PNS yang bersangkutan. Akurasi data pada SIM ASN akan mempengaruhi aplikasi lain yang terintegrasi dengan SIM ASN, seperti e-personal, e-kinerja, e-kehadiran dan beberapa aplikasi lain yang akan dikembangkan kemudian hari, sehingga nantinya diharapkan informasi yang diperoleh dari SIM ASN bersifat akuntabel bagi penganbilan kebijakan pimpinan.


Salah satu aplikasi yang telah dikembangkan BKN yang sudah beroperasi selama ini yaitu SAPK. Aplikasi tersebut terkait proses Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pensiun Pegawai. Akurasi data pada SAPK menjadi hal yang sangat penting dalam rangka proses mutasi pegawai, contohnya dalam rangka proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), apabila data tidak terupdate, adanya pegawai yang dirugikan besar kemungkinan (tidak bias naik pangkat secara otomatis) akan terjadi. Sehingga updating untuk aplikasi tersebut juga perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, walaupun cakupan materi update data pada aplikasi SAPK ini bersifat terbatas, tidak seperti pada SIM ASN.


Penegakan aturan Disiplin dan Etika Pegawai berdasarkan PP 53 Tahun 2010 dan peraturan lain terkait merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka pembinaan kepegawaian. Penegakan aturan yang semestinya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan organisasi kedepan. Fungsi Peran dan Tanggung jawab Atasan Langsung merupakan unsur pokok dalam rangka pembinaan pegawai, Pembiaran terhadap perilaku indisipliner seorang pegawai yang berakibat pengenaan sanksi disiplin dan etika ASN/PNS tidak akan terlepas dari tanggung jawab seorang Atasal Langsung dan berimplikasi positif dan negatif bagi yang bersangkutan. Sehingga mau tidak mau fungsi pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan masing-masing tanggung jawabnya harus mendapat perhatian.

Evaluasi terhadap kinerja pegawai merupakan bagian integral dari proses pembinaan pegawai, salah satunya sebagai konsekuensi telah diterimanya Tunjangan Kinerja oleh PNS/ASN. Penyusunan target SKP Tahunan yang terukur dengan tahapan capaian per bulan dalam waktu kurun satu tahun berjalan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas Tunjangan Kinerja yang telah diterima. Capaian realisasi SKP yang tidak memenuhi syarat minimal akan memiliki konsekusiensi adanya sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010. Selain capaian kinerja Bulanan dan Tahunan, pengisian Log Pekerjaan sebagaimana featur pada aplikasi e-personal wajib diisi oleh seluruh pegawai sebagai salah satu dasar bagi penilaian kinerja PNS yang bersangkutan

Kecenderungan formasi PNS yang akhir-akhir ini sangat sulit diperoleh, terutama untuk jabatan fungsional umum, sehingga satu formasi PNS dengan Jabatannya sangatlah berarti keberadaannya dalam Peta Jabatan Struktur organisasi instansi. Perlu upaya pendekatan yang flexible dan humanis dengan tidak mengesampingkan ketegasan dalam rangka pembinaan pegawai, sehingga PNS merasa nyaman tanpa mengabaikan peraturan disiplin dan etika yang berlaku.

 

Artikel terkait