Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-56 (29/11/2017), Balai Penelitian Tanaman Iindustri dan Penyegar (Balittri) kembali mendapat penghargaan sebagai Juara II Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) setelah sebelumnya meraih peringkat ke-3 di tahun 2016, pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2017. Acara yang berlangsung di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan pelaksana PPID eselon I, II, dan III lingkup Kementan.
Acara dimulai dengan pengumuman peringkat 5 besar oleh Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik (Kabag PIP) Biro Humas Kementan, Dwiretnani Hesti M, dan pemberian penghargaan kepada peringkat 5 besar KIP lingkup Kementan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementan, Suwandi. Dalam sambutannya Suwandi berharap kepada seluruh jajaran Kementan dapat terus mendukung dan berperan aktif dalam meningkatkan layanan dan menyampaikan informasi kepada publik, serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) sebagai sarana terpenting, mengingat pada tahun 2017 ini Kementerian Pertanian mendapat gelar penghargaan TOP IT Implementation on Ministry 2017 dan Menteri Pertanian mendapat gelar penghargaan TOP Leader in IT Leadership 2017.
Turut hadir pada acara tersebut praktisi KIP dari Komisi Informasi Pusat selaku tim juri, Tya Tirtasari, memaparkan testimoni kepada masing-masing peringkat 5 besar yang hadir di acara tersebut. Sebagai acuan pemeringkatan kali ini, Tya menjelaskan kriteria penilaian yang digunakan oleh tim penilai antara lain:
Penilaian Komitmen PPID
- Penyampaian Laporan Tahunan PPID tepat waktu
- Kehadiran PPID Pelaksana pada Kegiatan PPID Utama
Penilaian Melalui Web & SAQ
- Kebijakan Internal Kementan
- User Experience
- Tata Kelola Situs Web
- Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik
- Informasi Mengenai Laporan Keuangan Badan Publik
- Informasi Lainnya yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya
- Inovasi Aplikasi Situs Web
Penilaian Melalui Visitasi
- Surat Keputusan (SK) Petugas Layanan/Konter Informasi
- Sarana Prasarana Konter Layanan (Komputer, scanner, printer, form layanan, buku tamu)
- Ketersediaan informasi layanan berdasarkan UU Pelayanan Publik/Permentan Pelayanan Publik (poster, banner, dan sebagainya)
- Informasi pendukung lainnya (leaflet, brosur, dan lain-lain)
- Sarana Pendukung lainnya (Kotak Layanan, Kotak Saran/Pengaduan, Kursi Tunggu, dan sebagainya)
Lebih lanjut Tya menjelaskan kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah web dan media sosial karena merupakan acuan pertama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Web dan media sosial masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) harus baik dan transparan, bukan hanya pada kuantitas konten namun juga pada kualitas konten.
Selanjutnya, perwakilan dari Koalisi Freedom of Information Network Indonesian (FOINI), Desiana Samosir, selaku pemerhati keterbukaan informasi publik yang juga sebagai angota tim advokasi paket undang-undang politik pada Divisi Riset dan Kajian di Indonesian Parliamentary Center (IPC), memaparkan perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang secara garis besar belum dapat dikatakan baik. Hal itu disebabkan oleh paradigma komitmen badan publik terkait rotasi jabatan, buruknya dokumentasi (arsip), format dokumen yang belum ramah teknologi informasi (paperless, editable, dan adaptive), serta pengecualian informasi dengan ketentuan dibawah undang-undang (Untuk menggugurkan sebuah undang-undang harus digunakan undang-undang juga, bukan oleh peraturan). Namun demikian arah dan grafik implementasinya meningkat dari waktu ke waktu.
Dengan adanya kegiatan pemeringkatan KIP ini diharapkan Kementan beserta jajaran-jajarannya mampu memberikan kontribusi nyata di dalam meningkatkan penyajian konten informasi yang ramah teknologi dan berkomitmen meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik yang berbasis teknologi informasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara berbasis teknologi menuju e-government. (Arifa Chan/Samsudin/Diah Ayu Rahmawati)
