Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
WBK
Ejurnal
Kaldu Emas
TV-TANI
LPSE
SKM
PPID
Sigap UPG
Pakar Kopi
Kalender Tanam
baittri-siap-zi
WBS
perpus_digital
Lapor.go.id

Kalender Kegiatan

Video

Social Media

Download

Online

Terdapat 28 Tamu online

Polling

Apakah Situs Web Ini Informatif ?
 

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 2130946
Layanan


Layanan Pengaduan Masyarakat PDF Cetak E-mail

KALDU EMAS

Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat

Kementerian Pertanian
Republik Indonesia


Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Identitas pelapor dilindungi oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013


PRINSIP PENGELOLAAN DUMAS

  1. Obyektifitas, bahwa dumas berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu;
  2. Validitas, bahwa data dan informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dan ada hubungan substansi dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertanian;
  3. Koordinasi, bahwa dumas dilakukan dengan kerja sama yang baik antara penyelenggara dan unit pengelola dumas;
  4. Efektivitas dan efisiensi, bahwa dumas dilaksanakan secara tepat sasaran dan hemat tenaga, waktu, serta biaya;
  5. Akuntabilitas, bahwa proses dumas dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
  6. Transparansi, bahwa dumas dilakukan berdasarkan mekanisme/ prosedur yang jelas dan terbuka;
  7. Asas praduga tak bersalah, bahwa sebelum terlapor terbukti melakukan kesalahan dan belum ditetapkan dengan putusan yang tetap, terlapor dianggap tidak bersalah;
  8. Perlindungan terhadap pelapor, bahwa setiap dumas yang masuk di Kementerian Pertanian akan dirahasiakan nama pelapornya.

KATEGORI

  1. Kategori 1 meliputi: kejadian force majeur, berkaitan dengan kejadian yang mengarah di luar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan massal dan sejenisnya.
  2. Kategori 2 meliputi: pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik atau kinerja pelaku.
  3. Kategori 3 meliputi: pelanggaran mekanisme dan prosedur, berkaitan dengan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan
  4. Kategori 4 meliputi: penyimpangan dana, berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana.
  5. Kategori 5 meliputi: adanya intervensi, berkaitan dengan adanya intervensi yang dapatmenyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
  6. Kategori 6 meliputi: masalah kebijakan, berkaitan dengan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ ketetapan sesuai dengan tingkatannya.

 
PDF Cetak E-mail

Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk meningkatkan layanan dan kinerja kami, silakan isi formulir berikut dengan jujur dan sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya:

Wajib *





 Laki-laki   Perempuan 


 SD   SLTP   SLTA   D3   S1   S2   S3 


 PNS/TNI/POLRI   Pegawai Swasta   Wiraswasta/Usahawan   Pelajar/Mahasiswa   Lainnya 





 Tidak sesuai   Kurang sesuai   Sesuai   Sangat sesuai 


 Tidak mudah   Kurang mudah   Mudah   Sangat mudah 


 Tidak cepat   Kurang cepat   Cepat   Sangat cepat 


 Tidak wajar   Kurang wajar   Wajar   Sangat wajar 


 Tidak sesuai   Kurang sesuai   Sesuai   Sangat sesuai 


 Tidak kompeten   Kurang kompeten   Kompeten   Sangat kompeten 


 Tidak sopan/ramah   Kurang sopan/ramah   Sopan/ramah   Sangat sopan/ramah 


 Tidak memadai   Kurang memadai   Memadai   Sangat memadai 


 Tidak ada   Ada namun tidak berfungsi   Berfungsi   Berfungsi dan dikelola dengan baik 





   

 


Halaman 3 dari 9