Download

Up

LHKPN

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan intruksi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maka dipandang perlu menetapkan penyelenggara Negara wajib LHKPN di lingkup Badan Litbang Pertanian Kementan diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor : 368.2/Kpts/KP.430/I/04/2016.

LHKPN BALITTRI Bendahara Pengeluaran 2021
LHKPN BALITTRI Bendahara Penerimaan 2021
LHKPN BALITTRI Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2021.pdf
 
 
Powered by Phoca Download

Highlights

Pengunjung

We have 152 guests and no members online

Statistik

Articles View Hits
1148969

Kunjungan

Hari IniHari Ini257
KemarinKemarin424
Minggu IniMinggu Ini681
Bulan IniBulan Ini13878
TotalTotal112785
IP Anda : 3.237.29.69

Hak Cipta © 2017 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI)
Jalan Raya Pakuwon Km. 2 Parungkuda, Sukabumi, 43357 Jawa Barat Indonesia
Telp. +62-266-6542181 Fax. +62-266-6542087 e-mail: balittri@litbang.pertanian.go.id, balittri@gmail.com